Putusan Menkumham soal Golkar, Pemerintah Ngerjain Lawan Politik

JAKARTA – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyayangkan keputusan Menkumham,Yassona Laoly yang mengeluarkan surat yang mengakui kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol sebagai kepengurusan yang sah.

Sikap Menkumham ini, menurutnya adalah bentuk intervensi pemerintah atas permasalahan internal partai. Bahkan mengerjain partai lawan politik.

“Kami di KMP dan Presiden sebelumnya sudah membangun saling pengertian untuk tidak saling mengganggu dan mengintervensi di antara partai-partai. Tapi sayangnya pemerintahan tidak memegang komitmennya itu, terbukti dengan keluarnya keputusan Kemenkumham terkait internal Golkar,” kataersoalan Fahri saat dihubungi wartawan Rabu (11/3).

Sebenarnya, dengan komitmen Itulah kemudian yang mebuat Presiden Jokowi dimudahkan oleh KMP dan malah didukung semua langkahnya. Sebagai contoh adalah, betapa pembahasan APBN-2015 di DPR yang mulus dan diselesaikan dalam waktu dua hari saja.

“Kami juga tidak melakukan langkah-langkah yang mempersulit pemerintah misalnya dalam urusan kenaikan harga BBM dan isu-isu lainnya. Kemudahan yang kita berikan ini adalah dalam rangka untuk saling membantu,” ungkapnya.

NGERJAIN, BUKAN KERJA

Fahri pun menyindir Jokowi yang menetapkan semboyan 70 tahun Indonesia Merdeka “Ayo Bekerja” untuk benar-benar bekerja bukan malah ngerjain.”Ini bukan ayo bekerja, tapi ngerjain namanya,”tegas politisi PKS ini lagi.

Fahri menambahkan seharusnya Yassona belajar dari kasus P3. Keputusannya menetapkan kubu Romy dibatalkan pengadilan. Anehnya keputusan PTUN yang menegaskan kemenangan kubu P3 Djan Faridz,tidak juga dikeluarkan suratnya oleh Yasona.

Wasekjen PKS ini pun mengingatkan Presiden Jokowi untuk peduli, sebab kalau langkah pembantunya yang salah dibiarkan maka politik saling “ngerjain” akan terus terjadi yang akan membuat proses pembangunan akan terganggu.

“Kalau yang sepeti ini terus dibiarkan maka keseluruhan proses pembangunan bisa terganggu dan kita tentunya tidak menginginkan hal itu terjadi. Apa yang dilakukan Menkumham akan membuat munculnya kembali polarisasi yang selama ini sudah mulai hilang,”katanya.

Fahri pun mengingatkan Jokowi sebagai eksekutor pembangunan bahwa jika pembangunan tidak berjalan, para politisi DPR tidak dirugikan. Dia minta kepada Jokowi hal itu betul-betul dicamkan. Ia tidak tahu tahu siapa yang menyuruh Yassona melakukan hal itu, tapi jelas ini akan mengganggu pemerintahan,” katanya.