JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar melihat bahwa koordinasi Kementerian Ekonomi dan Urusan Pangan di Kabinet Kerja belum optimal, baik secara horizontal sesama menteri maupun secara vertikal dengan Presiden.
Situasi itu tergambar, dalam rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, Minggu (15/3), Presiden Joko Widodo menyindir para menteri yang tidak melaporkan perkembangan harga beras kepadanya
"Kualitas keputusan salah satunya akan sangat ditentukan dari kemampuan membangun koordinasi, komunikasi dan melakukan formulasi data realitas. Sayangnya di dalam banyak kesempatan kita sering menyaksikan bahwa kinerja kabinet dalam permasalahan ini sangat buruk," ujarnya melalui pesan yang diterima redaksi, Sabtu (21/3).
Setelah menyindir para menteri yang tidak melapor, Jokowi lantas menyebutkan harga beras terbaru sesuai data yang Ia peroleh dari timnya di Pasar Cipinang. Menurut Jokowi, kenaikan harga beras hanya Rp 100 rupiah per liter setelah dilakukan operasi pasar.
"lempar tanggung jawab seringkali terjadi antara satu menteri dengan lainnya, dan di saat yang bersamaan kualitas informasi seringkali tidak diperhatikan dengan baik. Tentu saja jika hal ini terus diperhatikan akan menjadi kendala dalam realiasasi berbagai program publik," imbuh politisi PKS.
Legislator dari Jatim VII ini menambahkan, dari kejadian rapat terbatas (ratas) tersebut kita bisa melihat setidaknya ada dua permasalahan utama yaitu lemahnya koordinasi dan daya dukung struktur kementerian yang belum optimal.
Lemah koordinasi seperti ini cukup sering terjadi. Jika mau ditelusuri, semisal terkait raskin dan target swasembada pangan tahun 2017 yang satu sama lain tidak sesuai. Oleh karenya, fungsi Kementerian Koordinator Ekonomi cukup penting dalam menjaga arus informasi dan kebijakan lintas kementerian.
"Kita melihat bahwa sistem koordinasi dan laporan tidak berjalan maksimal di dalam kabinet, sedangkan di sisi lain ironisnya Presiden mengandalkan data dari tim yang dibentuknya sendiri. Ada baiknya memaksimalkan jalur struktural yang ada, agar kualitas data yang diterima oleh Presiden tidak salah mengingat hal tersebut akan menentukan kualitas kebijakan yang dibuat," tegas Rofi
Di banyak kesempatan, Menteri dalam Kabinet Kerja menunjukan ketidaksesuaian dalam memberikan pernyataan terkait sebuah kebijakan, tentu saja pada akhirnya jika ini terus terjadi akan membuat kualitas informasi pemerintahan secara umum buruk dan optimalisasi kinerja yang tidak sesuai target.
Sebelumnya di bidang pangan, buruknya koordinasi juga tergambar soal kebijakan penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti begitu semangat dengan ide penenggelaman, namun Jaksa Agung HM Prasetyo secara terang-terangan menyatakan ketidaksepakatannya atas penenggelaman tersebut.
0 komentar:
Posting Komentar