JAKARTA - Persoalan yang banyak terjadi dalam tiap penyusunan APBD di hampir seluruh Indonesia adalah terbatasnya akses dan pengetahuan warga dalam tiap tahap penyusunan APBD.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPD RI, Fahira Idris. Makanya, lanjut Fahira, anggaran untuk birokrasi jauh lebih mendominasi dari pada pembiayaan pembangunan. Atau banyak program yang didesain berbasis proyek untuk kepentingan kelompok tertentu saja.
"Ini bisa terjadi karena pada saat penyusunan APBD ada persekongkolan antara oknum yang ada di Pemerintah Daerah dengan DPRD dan lemahnya pengawasan publik," kata Fahira dalam keterangan tertulis beberapa saat lalu (Rabu, 17/3).
Untuk APBD DKI Jakarta yang saat ini masih kisruh, lanjut Fahira, sudah akan masuk dalam proses tahap pengesahan. Maka hal mendesak yang bisa dilakukan warga Jakarta adalah mengawasi proses pengadaan barang dan jasa yang potensi penyelewengannya sudah bisa dicermati mulai dari perencanaan pengadaan, pengumuman lelang, penyusunan harga perkiraan sendiri sampai penyerahan barang.
Penyelewengan di tahap perencanaan pengadaan ini, lanjutnya, bisa cermati apakah ada gelagat mencurigakan seperti penggelembungan anggaran, rencana pengadaan yang diarahkan ke perusahaan tertentu, atau penentuan jadwal waktu yang tidak realistis.
"Peserta lelang itu sebenarnya satu perusahaan, perusahaan yang lain yang ikut hanya sebagai pembanding agar lelang bisa berjalan. Ini masih terjadi walau lelang sudah secara elektronik. Kalau sudah begini, pola korupsinya adalah pemberian suap, penggelapan, menerima komisi, nepotisme, konstribusi atau sumbangan ilegal, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan," tukas senator perempuan ini.
0 komentar:
Posting Komentar