ICMI: Pemerintah Harus Hati-Hati Putuskan Konflik Partai

JAKARTA - Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan pemerintah sebaiknya berhati-hati dalam menghadapi konflik internal partai supaya rakyat tidak kecewa terhadap partai politik.

"Kalau pemerintah mengintervensi konflik internal partai, rakyat bisa kecewa bahkan frustasi terhadap partai politik. Akibatnya terjadi ketidakpercayaan rakyat kepada semua partai politik," kata Nanat Fatah Natsir melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat (13/3).

Mantan rektor UIN Bandung itu menilai pemerintah terlalu mengintervensi konflik partai sebagaimana yang terjadi pada Partai Golkar dan PPP. Hal itu, kata Nanat, tak ubahnya seperti masa Orde Baru berkuasa.

Bila pemerintah mengintervensi partai politik, Nanat khawatir dalam jangka panjang akan membahayakan kehidupan demokrasi yang sudah bangsa Indonesia rintis setelah reformasi. Menurut Nanat, apabila demokrasi telah rusak dan ketidakpercayaan publik kepada partai politik meningkat, rakyat bisa alergi dan enggan masuk ke dalam partai politik.

"Pemerintah jangan mengintervensi partai politik. Apalagi, demokrasi kita sudah mendapat pengakuan dan pujian dari dunia internasional. Banyak pemimpin dan tokoh dunia yang memuji demokrasi di Indonesia," tuturnya.

Menyikapi keputusan Mahkamah Partai Golkar terhadap dualisme kepemimpinan di partai berlambang pohon beringin itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengirimkan surat kepada kubu Agung Laksono untuk melengkapi data kepengurusan partai.

Sebelumnya, dualisme kepemimpinan juga terjadi di PPP yang memunculkan kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy.