JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly berhati-hati dengan kebijakan yang dibuatnya. Jika terbukti salah, Yasonna bisa terjerat masalah hukum.
Komentar itu dikeluarkan Fahri terkait dengan manuver Yasonna yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengesahkan Partai Golkar kubu Agung Laksono.
"Pak Laoly mohon berhati-hati, jangan sembarangan, ini negara demokrasi, negara hukum. Anda salah, anda bisa kena hukum," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/3/2015).
Lebih jauh, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang bisa terbebas dari jeratan hukum, termasuk Presiden dan para menteri-menterinya.
"Karena setiap warga negara sama di hadapan hukum dan kita wajib menghormati tanpa kecuali. Jadi, enggak boleh, kita jadi pemimpin kita begini, begini, harus real," tudingnya.
Fahri kemudian menyoroti sikap politikus PDI Perjuangan itu yang sering mewacanakan sesuatu yang belum ada. Menurutnya, isu soal Perpres tersebut belum melalui konsultasi dengan Jokowi.
"Dia harusnya kalau mau bikin keputusan bikin saja. Mungkin dia testing on the water kali. 'Ah, gue umumkan saja dulu, kalau marah gue tarik dah', enggak boleh gitu dong. Negara kirim sinyal yang jelek dong, bahkan mengacaukan situasi dan kondisi proses yang sedang kita jaga baik-baik," simpul Fahri.
Mengenai Perpres Partai Golkar itu, Yasonna sudah meralat. Menurutnya, pernyataan Perpres tersebut bukan untuk kepengurusan Golkar melainkan jawaban dari pertanyaan wartawan mengenai pemberian bebas visa bagi 30 negara.
0 komentar:
Posting Komentar