JAKARTA - Dalam diskusi “BNPT Bincang Damai” di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (19/3) seperti dilansir Hidayatullah, saat ditanya mengapa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat non-Islam, sebagai contoh yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak diberi label “teroris”, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris hanya menjawab karena mereka (OPM) tidak membawa-bawa agama dalam perjuangannya.
Ini tentunya adalah pendapat yang sangat bodoh, ngawur dan diskriminatif yang tentunya tidak pantas untuk institusi bertaraf nasional seperti BNPT. Dalam definisi “terorisme” menurut Wikipedia Indonesia, disana disebutkan bahwa “terorisme” adalah “serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat.” Sama sekali tidak ditulis bahwa pelakunya harus mengatasnamakan agama.
Begitu pun dalam pasal 14 ayat 1 The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act, 1984, dimana disitu tertulis bahwa “Terorisme berarti penggunaan kekerasan untuk kepentingan politik dan termasuk penggunaan kekerasan untuk tujuan menempatkan publik atau bagian dari publik ke dalam ketakutan.” Disini pun jelas bahwa tidak ada keharusan bagi pelakunya untuk membawa-bawa agama.
Sedangkan definisi “terorisme” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik).” Lagi-lagi, tidak ada kewajiban motif agama bagi pelaku.
Dengan adanya standar ganda dalam pelabelan “teroris” untuk pelaku yang Muslim dan yang bukan seperti itu, otomatis penangannya pun jadi berbeda seperti yang kita saksikan sejauh ini. Ada apakah dibalik kebodohan nyata dari para aparat pemerintah yang dibekingi opini media mainstream ini? Bagi sebagian kalangan, dari dulu jawabannya sudah sangat jelas. Wallahu ‘alam bis showwab.
0 komentar:
Posting Komentar