JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menduga ada pihak internal di lembaganya yang tidak menyukai sikap PDI Perjuangan yang menolak pengajuan hak menyatakan pendapat. Hal ini bertujuan agar kisruh politik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta terkait penetapan APBD 2015 segera berakhir.
"Pasti banyak yang tidak suka. Tapi (ini) demi kepentingan lebih besar agar bisa lebih baik. Kita ingin membawa ibu kota negara ini ke arah yang lebih baik, menjadi Jakarta Baru," kata Pras, di Gedung DPRD DKI, Rabu (15/4/2015).
Menurut Pras, keputusan Fraksi PDI-P juga dilatarbelakangi masukan dari para pengurus di tingkat pusat dan Presiden Joko Widodo.
"Keputusan fraksi saya juga merupakan masukan dari DPP dan saran dari Pak Presiden. Tujuannya baik. Masa selama enam bulan saya jadi Ketua DPRD, yang ada malah gontok-gontokan terus. Saya cuma mau kerja, teman-teman dewan yang lain juga mau kerja," ujar Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta itu.
Sebelumnya diberitakan, Fraksi PDI-P menolak pelaksanaan HMP terhadap Ahok. Keputusan itu diambil setelah PDI-P menggelar rapat internal fraksi.
"Hasil rapat fraksi bahwa kita cukup sampai di angket saja. Tidak sampai kepada HMP," ujar Ketua Fraksi PDI-P Jhonny Simanjuntak.
0 komentar:
Posting Komentar