Jakarta - Ketua MUI bidang Informasi dan Komunikasi, Sinansari Ecip menilai, pemblokiran situs media Islam oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dilakukan secara mendadak dan tanpa adanya koordinasi dengan beberapa pihak terkait, seperti Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah serta media terkait.
"Pemblokiran situs-situs islami oleh pemerintah dapat memicu ketakutan yang berlebihan terhadap Islam atau 'islamophobia'. Hal itu dapat kita pahami karena umat Islam sangat mengkhawatirkan akan munculnya kembali gerakan phobia pada Islam," ujar Ecip.
Lebih lanjut Ecip mengatakan, pemblokiran situs-situs media Islam hendaknya dilakukan secara hati-hati dan harus melewati pertimbangan yang cermat.
"Dengan demikian, keputusan pemblokirannya benar-benar kredibel, tidak mendatangkan kerugian bagi media yang bersangkutan dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat," katanya.
Sementara itu, Forum pembaca media islam menyesalkan pemblokiran sejumlah media Islam tersebut. "Langkah yang ditujukan untuk menanggulangi penyebaran isu-isu yang meresahkan masyarakat pantas diapresiasi baik. Namun, apakah benar situs-situs media tersebut radikal? Padahal, selama ini saya sebagai pembacanya merasa biasa saja. Saya merasa bahwa situs media islam adalah hak warga untuk mendapatkan informasi," kata Ahmad Fauzi, salah seorang dari Forum Pembaca Media Islam dalam jumpa pers bersama sejumlah ulama, aktivis, dan cendekiawan muslim di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Selasa (7/4/2015).
Fauzi menambahkan, pemblokiran situs media Islam berpotensi memberangus kebebasan berpendapat dan mendapatkan informasi seperti yang telah diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.
0 komentar:
Posting Komentar