JAKARTA-- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan, pada sepanjang enam bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum ada tanda kebijakan-kebijakan kongkret yang berpihak kepada rakyat, terutama pada buruh dan kaum pekerja.
Bahkan, menurut Iqbal, kinerja-kinerja menteri yang ada saat ini tergolong parah. Hal ini tidak terlepas dari transaksional politik yang terjadi dalam pemilihan menteri-menteri tersebut.
''Jika dibandingkan pada masa SBY, menteri-menteri pada masa Jokowi parah (kinerjanya),'' ujar Iqbal usai menjadi pembicara dalam Diskusi Publik Warga Negara: Evaluasi 6 Bulan Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor KontraS, Selasa (31/3).
Secara khusus di isu perburuhan, lanjut Iqbal, pemerintah tidak memiliki langkah kongkret yang bisa dilakukan untuk menyejahterakan buruh dan kaum pekerja. Pun dengan keberpihakan kepada kaum buruh dan rakyat, pemerintahan Jokowi-JK dianggap masih belum bisa memenuhi janji kampanye dan program Nawacita yang digembar-gemborkan pada masa awal pemerintahan.
Pemerintah, lanjut Iqbal, harus bisa meneguhkan dan menegaskan arah kebijakan pemerintah. Pergantian atau reshuffle kabinet pun tidak akan memberikan dampak apa-apa jika arah kebijakan tidak ditegaskan oleh pemerintah. ''Dikembalikan dulu ke janji kampanye dan program Nawacita yang diusung,'' kata Iqbal.
Secara khusus, Iqbal menyebutkan, upah buruh belum bisa dibilang murah. Selain itu, hingga saat ini, pemerintah belum mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Jaminan Pensiun. Padahal, pada November 2014 Presiden Joko Widodo seharusnya sudah bisa menandatangai RPP tersebut. Tidak hanya itu, hingga saat ini, pemerintah belum juga menghapuskan outsourcing.
''Secara lebih luas, kendalikan harga-harga. Berapapun upa buruh yang diminta, bakal sama-saja kalau tidak ada pengendalian harga-harga bahan-bahan pokok seperti beras dan jangan harga BBM itu diserahkan kepada mekanisme pasar,'' katanya.
Iqbal pun memberi skala penilaian terhadap pemerintahan Jokowi-JK pada masa enam bulan awal pemerintahan. Dari aspek upaya kesejakhteraan buruh dan masyarakat, Iqbal pun menilai pemerintahan Jokowi-JK hanya memiliki nilai 3,5 dari skala 1-10. ''Masih jauh dari pengharapan yang dulu,'' ujar Said.
0 komentar:
Posting Komentar