JAKARTA - Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM yang atas kepengurusan Partai Golkar versi Agung Laksono disebut sebagai intervensi yang bisa berdampak luas.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon saat ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta (Selasa, 24/3).
"Golkar ini salah satu korban. Kalau dilakukan pada banyak parpol, ini bisa bahaya, mengancam Demokrasi. Menkumham harus ditertibkan," ujar Fadli.
Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini, intervensi pemerintah yang dilakukan oleh Menteri Yasonna H. Laoly sangat berbahaya karena merupakan aksi pelemahan parpol dan demokrasi.
"Ini bahaya. Kalau saya presiden, saya pecat Menkumham. Seperti ini pernah terjadi juga pada PDI hingga ada PDI Perjuangan. Tapi Orba lebih halus dan lebih beradab intervensinya dibanding yang sekarang, yang menggeregaji demokrasi," demikian Fadli.
RMOL
0 komentar:
Posting Komentar