Menjamin Keamanan Dana Haji

Sejak reformasi pe­ngelolaan keuangan haji digulirkan, dana haji mulai diinves­tasikan dalam produk per­bankan dan portofolio in­vestasi lainnya. Dengan inves­tasi ini, calon jamaah haji dapat memperoleh nilai manfaat, tapi juga potensial menang­gung kerugian. Lantas, sejauh mana dana para calon jamaah haji terjamin keamanannya?

Pengelolaan dana haji me­miliki peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Seiring dengan tingginya animo masyarakat untuk berhaji, akumulasi dana setoran awal biaya pe­nye­lenggaraan ibadah haji (BPIH) terus bertambah. Hing­ga 31 Desember 2014, dana setoran awal BPIH mencapai Rp73,04 triliun dan diperkirakan terus me­ningkat dari tahun ke ta­hun. Dana haji tersebut lu­mayan besar, sayang bila diang­gurkan.

Dana haji yang sangat besar dapat dijadikan solusi bagi pemerintah dan perbankan nasional sebagai sumber pem­biayaan jangka menengah dan panjang. Sementara, hasil dari investasi dana haji dapat mem­berikan nilai manfaat bagi para calon jamaah haji. Nilai man­faat investasi dana haji dapat digunakan untuk mening­kat­kan kualitas pela­yanan serta dapat mengurangi beban biaya yang harus ditanggung para calon jamaah.

Sebelumnya, dana haji ha­nya mangkrak di rekening Menteri Agama dan calon jamaah haji tidak memperoleh nilai manfaat dari penempatan dana setoran awal. Sebagai cikal bakal reformasi pe­nge­lolaan keuangan haji, setoran awal calon jamaah haji mulai ditempatkan ke dalam bentuk deposito, giro, dan obligasi. Melalui instrumen investasi ini, dana haji yang “nganggur” dapat lebih dioptimalkan se­cara aman.

Langkah reformasi pe­nge­lolaan keuangan haji se­makin mantap dengan terbitnya UU No 34/2014 tentang Penge­lolaan Keuangan Haji. Un­dang-undang ini mem­bo­leh­kan dana haji untuk diin­ves­tasikan dalam produk per­bankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan inves­tasi lainnya.

Sebelumnya, pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Kementerian Agama. Sejak terbitnya UU No 34/2014, pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pe­ngelola Keuangan Haji (BP­KH) yang akan segera diben­tuk pada tahun ini. BPKH merupakan pihak yang me­miliki kewenangan untuk me­nem­patkan dan mengin­ves­tasikan dana haji. BPKH yang akan memutuskan untuk me­nem­patkan dana haji di sektor riil, pasar uang, atau pasar modal, seperti obligasi dan saham. Dengan kata lain, BP­KH berperan sebagai ma­najer investasi bagi para calon ja­maah haji untuk mengelola dana setoran awal.

Dalam pengertian umum, investasi merupakan upaya penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang perlu disadari oleh calon jamaah haji, risiko kerugian tetap ada pada investasi dana haji. Meskipun BPKH dalam menempatkan investasi dana haji berpegang pada prin­sip kehati-hatian, ke­a­manan, nilai man­­­faat, dan ten­tunya sesuai prinsip syariah.

Investasi dana haji me­rupakan langkah maju penge­lolaan keuangan haji. Namun, karena belum adanya ja­mi­nan keamanan, dana haji ha­nya ditempatkan pada ins­trumen investasi yang mem­berikan nilai manfaat rendah.

Saat ini, dana haji ditem­patkan pada instrumen inves­tasi yang relatif aman, yaitu deposito pada bank penerima setoran (BPS) BPIH sebesar Rp 39,95 triliun, surat ber­harga syariah negara (SBSN), dan surat utang negara (SUN) sebesar Rp 32,27 tri­liun, serta giro pada BPS BPIH Rp 165,57 miliar.

Dunia investasi mengenal istilah high risk high return, low risk low return. Semakin tinggi potensi risiko yang harus di­tang­gung, semakin tinggi pula peluang keuntungannya. Seba­liknya, semakin rendah risiko, akan semakin rendah pula potensi keuntungan. Se­men­tara, dana haji belum berani ditem­patkan pada ins­tru­men inves­tasi yang mem­berikan nilai manfaat lebih besar setara dengan risiko yang ditanggung, seperti saham, properti, dan sektor riil lainnya.

Pada UU No 34/2014 tidak menjamin keamanan dana calon jamaah haji bila menga­lami kerugian. Pasal 53 ayat (1) hanya menyebutkan, ang­gota badan pelaksana dan ang­gota dewan pengawas bertang­gung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang ditimbulkan dari penem­patan dan/atau investasi keua­ngan haji.

Pada ayat (2) terdapat cata­tan yang memungkinkan ang­gota dewan badan pelaksana dan anggota dewan pengawas BPKH dibebaskan dari tang­gung jawab atas kerugian inves­tasi dana haji bila dapat mem­buktikan: (a) kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (b) telah mela­kukan pengelolaan dan penga­wasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepen­ tingan dan sesuai tujuan penge­lolaan keuangan haji; (c) tidak mempunyai benturan kepen­tingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan keua­ngan haji; dan (d) telah me­ngambil tin­da­kan untuk men­cegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dengan kata lain, pasal itu berpotensi menjadi pasal karet yang dapat meloloskan anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas BPKH dari kewajiban tanggung renteng. Selain itu, perlu dipertanyakan kemampuan finansial anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas BPKH untuk menanggung risiko kerugian dari triliunan rupiah dana haji yang diinvestasikan. Tanggung jawab kerugian investasi dana haji tidak bisa jika hanya dibe­bankan di atas pundak anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas BPKH se­mata.

Peraturan pemerintah se­bagai peraturan pelaksanaan UU No 34/2014 yang saat ini sedang disusun diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan investasi dana haji. Dengan adanya jaminan itu, BPKH dapat lebih leluasa menempatkan investasi dana haji serta memberikan rasa aman bagi calon jamaah. Ja­ngan sampai dengan adanya investasi, dana calon jamaah haji bukannya bertambah, melainkan justru raib ditelan kerugian.***

DIDIK DARMANTO
(Kasubdit Agama Bappenas)