JAKARTA - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi demostrasi di depan Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Jumat (27/3) sore. Mereka mendesak agar DPRD segera menuntaskan Hak Angket yang digulirkan dewan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama alias Ahok terkait RAPBD DKI 2015.
“Tuntaskan hak angket agar diketahui dan diselidiki penyalahgunaan atau pemalsuan dokumen RAPBD yang diserahkan eksekutif ke Kemendagri,” ujar Akmal Jun, Kepala Departemen Kebijakan Publik KAMMI dalam orasinya seperti dikutip RMOL.
Menurut Akmal, dewan harus fokus pada tujuan utama hak angket. Sebab, sedari awal hak angket dibentuk untuk membahas pemalsuan dokumen RAPBD 2015. Karenanya, KAMMI berharap hak angket tidak digunakan sebagai alat untuk menunjukkan kepentingan politik partai tertentu. Akmal meminta agar dewan membuka data ke masyarakat terkait dana siluman yang diperdebatkan oleh eksekutif dan legislatif selama ini.
“Anggaran siluman Rp12 triliun itu apa. Harus dibuka,” tukasnya.
KAMMI di aksi itu juga mengimbau agar dewan bersikap kritis dan mempercepat hak menyatakan pendapat terhadap persoalan RAPBD DKI 2015 ini. Apalagi pernyataan Ahok di media massa sudah kelewat batas.
“Pejabat publik seharusnya punya etika dalam berbicara. Ahok harus tahu hal itu,” tegasnya.
Terakhir, mereka juga menyerukan agar hak angket membuka dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan Ahok dan keluarganya. “Bongkar dugaan KKN Ahok di Pemprov DKI,” demikian Akmal.
Dalam aksi tersebut, para demonstran juga membawa sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan. Diantaranya “Tuntaskan Hak Angket” dan “Ahok Hanya Omong Kosong”.
0 komentar:
Posting Komentar