JAKARTA – Pemerintah diminta menciptakan iklim kehidupan ekonomi dan sosial politik yang kondusif. Dalam konteks itu, pemerintah seharusnya mendorong penyelesaian sengketa internal partai melalui pengadilan.
Peringatan itu disampaikan pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti, pakar hukum tata negara Sugeng Santoso, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit, dan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor, di Jakarta, kemarin.
”Pemerintah seharusnya menciptkan suasana yang kondusif dan fokus merealisasikan program pembangunan. Sebab, sudah hampir setahun rakyat menitipkan amanatnya di pundak Presiden Jokowi sebagai presiden RI,” ujar Ray Rangkuti.
Dia mengingatkan pemerintah agar tidak memperkeruh suasana dengan terlibat dalam konflik internal partai. ”Serahkan saja penyelesaian konflik partai ke mekanisme pengadilan. Jadi, pemerintah jangan malah terjebak dalam konflik partai itu,” tuturnya.
Hal yang sama disampaikan Arbi Sanit. Menurut dia, pemerintah mesti netral dan independen terkait kasus yang menimpa internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). ”Serahkan saja ke peradilan, jangan diintervensi,” ujarnya.
Sugeng Santoso juga mengingatkan pemerintah agar memperbaiki komunikasi dengan parlemen. Ia menambahkan, jika terjadi pelanggaran yang dilakukan pemerintah, DPR tentu akan menjalankan fungsinya.
”Pemerintah harus membangun relasi yang baik. Sebaliknya, DPR bertugas mengontrol serta mewakili rakyat, jangan pemerintah malah berubah menjadi wakil parpol atau koalisi saja,” ujar Sugeng.
Ia mengingatkan, pemerintahan yang dipimpin Jokowi harus menjaga kondisi perekonomian masyarakat agar tetap kondusif di tengah gejolak mata uang, yakni merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
SuaraKarya.
0 komentar:
Posting Komentar