JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengancam tidak akan memberikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jika mereka tak menerbitkan peraturan daerah (perda) terkait APBD 2015. Sebelumnya, tiga pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD menyepakati penerbitan pergub penggunaan pagu APBD Perubahan 2014 senilai Rp 72,9 triliun.
"Malahan kami pikir tidak usah digaji saja semua kalau kayak gitu DPRD, tidak usah kerja," kata Basuki di Balai Kota, Minggu (22/3/2015).
Selain mengancam tidak akan memberi gaji, ia juga mengancam tidak jadi memberikan password e-budgeting kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Sebelumnya, Basuki berjanji akan memberikan password e-budgeting kepada Prasetio untuk bisa mengawasi anggaran-anggaran yang kemungkinan tidak sesuai dengan alokasi programnya. Namun, jika Prasetio tidak memperjuangkan penerbitan Perda APBD 2015 dan tetap merekomendasikan Pergub APBD-P 2014, Basuki tak akan memberi password e-budgeting tersebut.
"Kalau pada akhirnya kami pakai pergub, enggak usah kasih (password e-budgeting), ngapain kasih ke dia," kata Basuki.
Jika akhirnya Pemprov DKI harus menggunakan Pergub APBD-P 2014, Basuki mengaku akan tetap memprioritaskan program-program unggulan untuk mengentaskan banjir, macet, perbaikan pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, penyusunan serta pengawasan anggaran tetap menggunakan sistem e-budgeting.
"Nanti kami akan kasih password e-budgeting ke Kemendagri, BPK, BPKP, KPK sekalian," kata Basuki.
KOMPAS.com
0 komentar:
Posting Komentar